HomePOLITIKEkonomi Terdampak Pandemi, Komisi II Minta Efisiensi Anggaran Pemilu

Ekonomi Terdampak Pandemi, Komisi II Minta Efisiensi Anggaran Pemilu

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif sebesar Rp86 triliun serta Rp26 triliun untuk Pilkada Serentak.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendorong KPU dan Bawaslu melakukan efisiensi anggaran.

Permintaan itu disampaikan mengingat kondisi ekonomi saat ini masih pandemi Covid-19. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat menjadi sorotan publik.

“Saya ingin nanti di-exercise juga oleh KPU dan juga mungkin nanti Bawaslu dan DKPP itu terkait soal efisiensi anggaran. Kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi. Memang sulit dan bahkan ini juga menjadi salah satu fokus perhatian publik terkait anggaran ini tadi. Jadi, tentu efisiensi menjadi penting,” jelas Saan.

Namun di satu sisi, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyadari bahwa beban kerja dan kerumitan Pemilu 2024 sangatlah tinggi.

Pemilu diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak. Selain itu, ada beberapa daerah yang memang anggarannya tidak bisa diutak-atik.

Untuk itu, Saan menuntut kreativitas dari para penyelenggara pemilu untuk menciptakan efisiensi.

“Nah, kita memahami tadi beban kerja penyelenggara pasti akan berat dan tingkat kerumitan pemilu juga akan berat. Maka, kalau tadi misalnya istilah mendagri tahapan tambahan itu akan menimbulkan narasi yang lain, mungkin bisa diganti pra-tahapan. Karena kan itu untuk internalnya KPU menyiapkan itu semua. Itu pun nanti kalau kita sepakati,” terang Saan.

Senada dengan Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu perlu menciptakan kreativitas lebih di masa extra ordinary saat ini. Terutama efisiensi anggaran.

Ia menerangkan, pada rapat sebelumnya antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dengan Banggar telah disepakati perihal pengetatan anggaran.

“Soal anggaran ini harus kita perhatikan karena menyangkut ekonomi sekarang. Tentu sekjen KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan kepada Ketua KPU bagaimana pertemuan kita dengan pihak Banggar. Pihak Banggar meminta dengan sangat supaya anggaran atau honor KPPS itu lebih diminimalkan. Jadi kita tidak bicara UMR. Kalau UMR kan setiap daerah berbeda-beda. Nah, ini tolong diperhatikan kepada KPU dan penyelenggara yang lain,” tegasnya. (ekh)

radarpadanghttps://radarpadang.com
Radar Padang adalah media online di Sumatera Barat yang menyajikan berita aktual dan terpercaya berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU Pers.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments